BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung segera memaksimalkan program gratis ongkos kirim atau free ongkir.
Terutama untuk pembelian produk lokal hasil dari para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM) di daerah itu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPPP) Kabupaten Bangka Selatan, Risvandika mengaku, saat ini pemberlakuan kebijakan itu belum menyentuh seluruh pelaku usaha yang ada.
Pasalnya baru sekitar 25-30 pelaku UMKM yang telah memanfaatkan subsidi itu. Sedangkan masih banyak pelaku usaha lainnya belum terakomodir.
“Dominannya itu banyak di Kecamatan Toboali dan sekitarnya. Kurang lebih hampir 25-30 UMKM,” ujar Risvandika kepada Bangkapos.com, Rabu (14/6/2023).
Dia menyebut, masih terdapat beberapa kendala dalam menerapkan kebijakan subsidi ongkir itu kepada pelaku usaha.
Di mana dengan terbatasnya perusahaan logistik atau perusahaan yang menyediakan layanan pengiriman barang.
Seperti diketahui dalam pemberlakuan kebijakan itu Pemkab Bangka Selatan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.
Akan tetapi tidak semua kecamatan yang ada di Bangka Selatan terdapat kantor pos.
Dari delapan kecamatan yang ada, hanya beberapa kecamatan saja yang memiliki kantor pos.
Sedangkan untuk pengiriman barang dari daerah yang tidak memiliki kantor pos, layaknya Kecamatan Tukak Sadai dan Pulau Besar masih mengalami kesulitan.
“Artinya kami masih mencari solusi, untuk wilayah-wilayah yang belum. Bagaimana solusinya supaya mereka bisa ikut menikmati daripada gratis ongkir untuk UMKM kita,” jelasnya.
Cakupan program subsidi itu sambung Risvandika, akan terus ditingkatkan.
Baik baik dari jumlah produk lokal maupun pelaku usaha lokal. Sebab, program itu menargetkan 50 sampai 100 pelaku usaha.
Optimalkan Subsidi Gratis Ongkir Produk Lokal, Pemkab Bangka Selatan Lakukan Langkah Ini - Bangkapos.com
Kelanjutan artikel disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar