Garam Lokal Masih Minim Berstandar SNI - Lombok Post

MATARAM-Dinas Perindustrian (Disperin) NTB menyebut masih minimnya garam lokal konsumsi di daerah mengantongi label standar nasional Indonesia (SNI). “Produk garam lokal konsumsi itu salah satu produk yang wajib ber-SNI dan ini masih kurang di NTB,” kata Kepala Disperin NTB Nuryanti usai menghadiri Industrialisasi Goes to Campus di Universitas Mataram, Selasa (15/11/2022).

Pihaknya berkontribusi dengan memberikan pendampingan pada pelaku industri kecil menengah (IKM) untuk mengantongi SNI dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga layak untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat dan terjamin keamanan pangannya.

Sementara dari sisi produksi atau bahan baku sebagai hulunya, sambung Nuryanti, menjadi tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB. Mereka menyiapkan produksi garam yang higenis dan masuk dalam kriteria K1 sebagai garam konsumsi.

“Kalau bukan K1 gak bisa dikonsumsi, sekarang masih dalam penataan sektor hulu dimana industrialisasinya (garam, red) tidak langsung menyentuh tanah. Selama ini penyebab kualitas garam tidak bagus ya itu (garam menyentuh tanah, red),” paparnya.

Sejauh ini, NTB baru memiliki delapan IKM produk garam yang mengantongi SNI dan izin edar BPOM di Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat.  Namun skala produksinya masih sangat kecil. Sehingga serapan di pasar sangat minim atau belum menjangkau kebutuhan lebih besar.  “Kita harapkan melalui bela beli produk lokal ini salah satunya memprioritaskan pakai garam lokal yang sudah ber-SNI tersebut,”

Menurutnya, Disperin siap membantu mengintervensi dari sisi pengemasan, pengeringan oven dan blending yodium.  Sehingga kadari air dalam kristal garam berkurang. “Teknologi ini sedang kita coba produksi agar bisa hadirkan garam sehat beryodium dan dapat dikonsumsi,” pungkasnya.

Kepala Dislutkan NTB Muslim menambahkan, industrialisasi garam lokal terpaksa tersendat tahun ini. Lantaran anggaran untuk membeli peralatan tidak mencukupi, dari pengajuan Rp 1,5 miliar lebih yang dianggarkan hanya Rp 200 juta. “Sehingga tahun ini kita berupaya untuk produksi garam berkualitas dalam skala kecil dulu,” katanya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan tenaga ahli di Kebumen yang kerap diandalkan pemerintah pusat, untuk ikut membantu hilirisasi produksi garam di Indonesia, khususnya NTB.

“Insya Allah mereka akan segera ke NTB dan membuat model alat yang tidak terlalu besar namun produksinya tetap sama, yaitu mengubah kualitas K3 menjadi K1,” ucap Muslim.

Sebelumnya investor asal Korea Selatan sudah pernah datang ke Kabupaten Bima mengecek situasi dan kondisi produksi garam. Bahkan mendapat dukungan penuh dari pemda setempat, namun karena pandemi Covid-19 lahan lima hektare (ha) yang akan disiapkan pun harus diurungkan. “Sekarang kita harapkan manfaatkan saja dulu anggaran yang ada dengan memproduksi skala kecil,” pungkasnya. (ewi/r8) 

Adblock test (Why?)

Garam Lokal Masih Minim Berstandar SNI - Lombok Post
Kelanjutan artikel disini