Waket MPR Dukung Peran Kearifan Lokal untuk Kurangi Risiko Bencana - detikNews

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) mengatakan dalam mengurangi risiko bencana, maka diperlukan kebijakan penanggulangan tersebut. Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta lembaga terkait dalam mengedepankan kearifan lokal.

"Pengurangan risiko bencana dengan memanfaatkan kearifan lokal dapat dilakukan dengan dukungan pemahaman menyeluruh para pemangku kepentingan, masyarakat dan sejumlah lembaga, terkait bencana dan berbagai dampaknya," kata Rerie dalam keterangannya, Kamis (13/10/2022).

Hal tersebut disampaikan pada diskusi daring yang mengusung tema 'Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB)'. Forum Diskusi tersebut dihelat di Denpasar, Bali, Rabu (12/10) kemarin.

Lebih lanjut, Rerie mengatakan saat ini terdapat sejumlah isu penting terkait pengurangan risiko bencana (PRB), di antaranya perencanaan, logistik, kompetensi masyarakat lokal dan yang terpenting menciptakan kultur kesiapsediaan.

Menurut Rerie, pemanfaatan kearifan lokal, kebijakan publik yang memadai dan pola hidup masyarakat yang ramah lingkungan bisa menjadi penentu dalam pengurangan risiko bencana. Dia juga mengatakan dengan berkurangnya risiko bencana, berarti mendukung kemajuan dalam upaya penanggulangan bencana itu sendiri. Oleh karena itu, dia menegaskan diperlukan komitmen kuat dari setiap anak bangsa untuk mewujudkan hal tersebut.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengatakan Indonesia adalah wilayah rawan bencana yang berisiko tinggi. Berdasarkan pada pengalaman, kata Agus, bencana adalah suatu peristiwa yang berulang, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami sejarah suatu wilayah.

Dia juga mengatakan penyebab dari bencana karena adanya potensi bahaya dan kerentanan di suatu wilayah. Kerentanan itu muncul biasanya disebabkan infrastruktur yang ada tidak memadai dalam menghadapi potensi bencana.

Sebagai contoh, Agus menyebutkan pemukiman di tepi sungai tidak didesain atau dipersiapkan sebagai pemukiman yang berada di kawasan rawan banjir. Sama halnya, pada pemukiman yang berada pada rawan gempa, namun rumah yang ada di pemukiman tersebut tidak dibuat tahan gempa.

Agus mengakui pola kepemimpinan di setiap daerah sangat menentukan dalam keberhasilan menghadapi ancaman bencana. ia menambahkan komitmen politik setiap pemimpin daerah sangat penting dalam upaya penanggulangannya.

Kendati demikian, dia mengatakan 96% masyarakat lebih berperan dalam upaya penanggulangan bencana. Sehingga, penting untuk diupayakan pemberdayaan masyarakat agar tangguh dalam menghadapi bencana. Sebab,pemahaman terkait ancaman bencana di setiap wilayah, akan mengurangi potensi kerentanan suatu kawasan untuk mendorong pengurangan risiko bencana.

Dalam forum tersebut Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA RI Ratna Susianawati juga mendorong upaya pengurangan risiko bencana yang harus dilihat sebagai upaya investasi untuk mencegah kehilangan masa depan.

Menurut keduanya, kearifan lokal dalam pencegahan bencana harus diapresiasi. Karena upaya pencegahan bencana bisa dilakukan dengan pendekatan budaya yang telah kita pahami secara turun temurun. Selain itu, tingginya risiko bencana di Indonesia juga menimbulkan kerentanan baru terhadap perempuan dan anak yang dalam kondisi normal pun sudah berhadapan dengan kerentanan dalam keseharian. Sehingga, perlu didorong upaya bagaimana perempuan mampu berdaya dalam suatu kondisi bencana, dan membuat perempuan juga bisa sebagai relawan.

Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB Doni Yusri berpendapat dengan keberagaman yang dimiliki Indonesia, pasti banyak pengetahuan lokal yang bisa digunakan mencegah bencana. Namun, hal tersebut terkendala masyarakat lokal yang kerap termarginalkan. Ia mengatakan pemangku kepentingan harus mampu mengkolaborasikan teknologi dan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana.

"Sehingga kita seringkali hanya mengedepankan pemanfaatan teknologi sebagai sumber informasi dalam memitigasi bencana," ujarnya.

Kepala PSBA Universitas Gadjah Mada Djati Mardiatno juga berpendapat kearifan lokal merupakan pengetahuan yang diperoleh sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi dan pengetahuan itu sangat empirik. Karena pengetahuan itu bersifat lokal, maka tidak bisa diterapkan di tempat lain. Diakuinya ada interelasi antara kearifan lokal dengan budaya.

Mendukung hal tersebut, Wakil Ketua MPBI Dicky Chresthover Pelupessy dan Direktur Yayasan Skala Indonesia Trimalaningrum turut menyampaikan pentingnya peran masyarakat lokal dalam penanggulangan bencana dan perlindungan perempuan dalam bencana.

Di sisi lain, Saur juga mempertanyakan, bila kawasan-kawasan yang dilalui lempeng tektonik dan lempeng gempa bumi sudah teridentifikasi, mengapa tidak dilakukan relokasi sejak dini, agar kita tidak perlu lagi merehabilitasi kawasan yang rawan bencana.*

Sebagai informasi diskusi tersebut dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie dan dihadiri Anggota Komisi VIII Sri Wulan, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA RI Ratna Susianawati, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo, Kepala Pusat Studi Bencana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor/ LPPM IPB Doni Yusri, dan Kepala Pusat Studi Bencana Alam /PSBA Universitas Gadjah Mada Djati Mardiatno Kepala Pusat Studi Bencana Alam /PSBA Universitas Gadjah Mada sebagai narasumber.

Sedangkan sebagai penanggap, turut hadir wakil Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia/MPBI Dicky Chresthover Pelupessy dan Direktur Yayasan Skala Indonesia Trimalaningrum

(ega/ega)

Adblock test (Why?)

Waket MPR Dukung Peran Kearifan Lokal untuk Kurangi Risiko Bencana - detikNews
Kelanjutan artikel disini