Pentingnya Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Proses Pembangunan IKN Nusantara | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Kemenko PMK

(Jakarta, 8/6) Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan sebuah upaya proses percepatan pembangunan, pemerataan, dan pemberdayaan kawasan Indonesia Timur. Penetapan IKN diharapkan dapat sebagai katalis untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Kalimantan dan Wilayah Indonesia Timur secara umum.

Dalam proses perencanaan dan pembangunan IKN tersebut, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara disebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan. 

Sejalan dengan penyiapan infrastruktur IKN, hal yang penting lainnya yaitu penyiapan SDM masyarakat lokal yang berkualitas. Untuk itu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan Masyarakat di Kawasan IKN. 

Rapat Koordinasi dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Mobilitas Spasial Mustikorini Indrijatiningrum. Rakor membahas aspirasi masyarakat lokal dan sinergi program kegiatan di Kawasan IKN Nusantara. “Menyiapkan SDM lokal di Kawasan IKN Nusantara merupakan hal yang sangat penting.  Dengan akan hadirnya pendatang ke IKN Nusantara, tenaga kerja lokal diharapkan dapat mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar”, kata Indri mengawali jalannya diskusi.

“Strategi pelibatan tenaga kerja dari masyarakat lokal dapat dilakukan dengan kegiatan pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, pemetaan kuota afirmasi tenaga kerja lokal, dan pelatihan tenaga kerja lokal melalui pembekalan keterampilan (skilling) dan alih kompetensi (reskilling)”, imbuhnya.

Pemateri Asdep Pengembangan Ekosistem Bisnis, Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional memiliki sasaran utama wirausaha mapan, usaha yang inovatif, dan berkelanjutan. Target percepatan pada tahun 2024 adalah 3,95% rasio kewirausahaan nasional dan 4% pertumbuhan wirausaha baru.  Kemenkop UKM memiliki kebijakan New PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) sebagai bentuk optimalisasi pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya secara komprehensif dan terpadu.

Sementara pemateri dari Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kemenkominfo menyampaikan  bahwa BPPTIK Kominfo sudah menjalin perjanjian kerjasama dan MoU dengan 41 Kab/Kota dan Provinsi, serta memiliki beberapa program pelatihan yang dapat diikuti oleh masyarakat umum dengan thematic academy. Untuk kawasan sekitar IKN, BPPTIK telah memberikan pelatihan pengelolaan keuangan secara digital dan kewirausahaan digital di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Harapan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten untuk dapat adanya penambahan lokus program kegiatan di kawsan sekitar IKN Nusantara yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kapasitas masyarakat di daerah. Selanjutnya perwakilan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Timur mengharapkan pelibatan masyarakat adat dalam proses pengembangan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN; pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal untuk pengembangan produk unggulan; bantuan beasiswa; pembangunan balai latihan kerja dan pelatihan tenaga kerja lokal.

Hasil Rapat Koordinasi ini antara lain: (1) Diperlukan sinergi pembangunan daerah sekitar kawasan IKN dengan arah pembangunan nasional di Pulau Kalimantan, secara khusus terkait pembangunan SDM dan kebudayaan; (2) Kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan kapasitas SDM di sekitar kawasan IKN diarahkan mendukung aspek lingkungan, infrastruktur dan mobilitas warga, tata kelola pemerintahan desa, ekonomi desa, kualitas hidup warga desa, serta keterampilan dan inovasi desa; (3) Perlu peningkatan pendampingan dan pelatihan SDM Desa berbasis TIK sehingga mampu menerapkan layanan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis teknologi digital; (4) Diperlukan Pembangunan, peningkatan, dan perluasan jaringan dan akses internet, sehingga masyarakat di sekitar kawasan IKN dapat meningkatkan kemampuan melalui berbagai pelatihan yang tersebar luas di internet; (5) Diperlukan pembangunan ekosistem digital di desa untuk mendorong tumbuhnya ekonomi digital dan pecepatan kesejahteraan masyarakat; (6) Pemberdayaan masyarakat desa perlu di dorong agar desa menjadi subjek pelaku ekonomi melalui penyediaan SDM dan SDA di desa termasuk penciptaan ekosistem bisnis dan kewirausahaan masyarakat desa; (7) Pengembangan kapasitas SDM harus sejalan dengan kearifan lokal, selaras dengan tradisi dan budaya setempat guna mendukung suksesnya pembangunan IKN.

Rakor juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terkait: Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kemendesa, Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja, Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata Kemenparekraf, Sesditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas PMD Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Kertanegara, serta Perwakilan Masyarakat Dayak.**

Adblock test (Why?)

Pentingnya Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Proses Pembangunan IKN Nusantara | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Kemenko PMK
Kelanjutan artikel disini