Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengambil kebijakan dengan mengalokasikan sebesar 71,09 persen nilai transaksi PBJ dari APBD untuk pembelian produk dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
"Pemerintah Kota Mojokerto telah menganggarkan untuk belanja produk dalam negeri sebesar 71,09 persen agar UMKM Kota Mojokerto bisa menjadi penyedia kebutuhan pemerintah, maka produk UMKM harus terdaftar di e-katalog," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/4/2022).
Dia menambahkan untuk pendaftaran dalam e-katalog, Pemerintah Kota Mojokerto telah memfasilitasi pendaftaran e-katalog bagi para pelaku UMKM melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Mojokerto.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan Setda Kota Mojokerto Muraji menjelaskan bahwa agar produk dari para pelaku UMKM bisa tayang di katalog lokal setiap UMKM harus punya akun SiKAP.
"Untuk pendaftaran akun SiKAP nya dapat dilakukan secara online di https://ift.tt/gtamHny, kemudian melakukan verifikasi secara offline ke LPSE dengan menunjukkan NIB, KTP dan NPWP," kata Muraji.
Muraji menambahkan dari pendaftaran tersebut, UMKM akan diarahkan ke SiKAP LKPP untuk mendaftar melalui email. Kemudian akan mendapat balasan link pendaftaran melalui email untuk dikonfirmasi.
Setelah melakukan konfirmasi akan ada beberapa data yang harus diisi oleh calon penyedia. Setelah memenuhi tahapan tersebut data akan tersimpan dan silahkan lanjut untuk verifikasi secara offline.
"Setelah akun penyedia telah aktif atau terverifikasi dan sudah mengisi data penyedia di sikap.lkpp.go.id, maka penyedia bisa login di katalog daerah untuk mendaftarkan di etalase yang telah tayang pengumumannya dan diverifikasi oleh sistem berdasarkan KBLI nya untuk kemudiaan bisa menambahkan produk - produk yang dijual," tutur Muraji.
Ia juga menjelaskan dengan UMKM yang terdaftar di e-katalog maka membuka peluang bagi produk-produk di Kota Mojokerto untuk dikonsumsi oleh daerah lain. Dengan demikian pangsa pasar UMKM Kota Mojokerto akan semakin luas.
Muraji juga menyampaikan bahwa Bagian PBJ siap memberikan pendampingan untuk pembuatan akun sampai dengan calon penyedia bisa terdaftar di SiKAP.
"Para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan pendampingan mendaftar SiKAP bisa langsung datang ke kantor selama hari kerja," jelas Muraji.
"Untuk percepatan pendaftaran e-katalog tentunya kami tidak akan bergerak sendiri tetapi bersinergi dengan OPD lain seperti Diskopukmperindag sebagai pengampu UMKM, Dinas Kesehatan P2KB yang mengurusi penjaminan mutu dan tentunya Diskominfo yang membantu penyebaran informasi kepada masyarakat," tambahnya.
Lebih jauh, Muraji menyampaikan untuk saat ini etalase yang dibuka di katalog LKPP baru satu etalase dari 10 etalase, yaitu makanan dan minuman. Sedangkan etalase yang lain seperti alat tulis kantor, aspal, bahan material, bahan pokok, beton, jasa keamanan, jasa kebersihan, servis kendaraan serta pakaian dinas dan kain tradisional masih menunggu keputusan dari LKPP.
Hingga saat ini dari 48 UMKM makanan minuman yang terdata di Diskopukmperindag, sudah ada 3 calon penyedia yang sudah terverifikasi dan 1 penyedia sudah bisa memasukkan produknya ke dalam SiKAP.
Dengan implementasi sistem ini, diharapkan proses pengadaan secara elektronik yang lebih cepat, efisien, efektif tanpa meninggalkan asas akuntabilitas dan transparan.
Simak Video "Jokowi: 17,5 Juta UMKM Masuk Ekosistem Digital, Jumlah Ini Belum Cukup"
[Gambas:Video 20detik]
(akd/ega)
Jurus Pemkot Mojokerto Genjot Penggunaan Produk Lokal - detikcom
Kelanjutan artikel disini
/data/photo/2024/01/29/65b79dc8df014.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar