"Hal ini karena masyarakat umumnya lebih percaya pada kearifan dan adat lokal dari pada keputusan internasional yang telah ditetapkan Kemenlu," kata Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste Alexander Faite, di Pontianak, Selasa.
Jadi, lanjut dia, pihaknya ingin tahu bagaimana kira-kira pertautan antara kearifan lokal dan nilai kemanusiaan karena di Indonesia sendiri sangat beragam latar belakang suku, agama, adat istiadat, dan sebagainya.
Ia juga meyakini bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam berbagai adat istiadat dan agama akan lebih efektif dalam mendorong pelindungan dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Karenanya, ICRC ingin belajar, berdiskusi, dan bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mendapatkan umpan balik yang sangat dibutuhkan melalui konsultasi dan seminar.
Baca juga: Dewan Adat Dayak Kapuas Hulu dukung pemerintah tanggulangi karhutla
"Para ahli kami telah mengidentifikasi setidaknya sepuluh nilai inti yang menjadi landasan pelindungan martabat manusia yang berasal dari semua agama dan budaya di seluruh dunia. Di antaranya adalah pelindungan integritas fisik dan psikis, pelindungan martabat seksual, pelindungan wanita dan anak-anak, perlakuan terhadap jenazah secara bermartabat, dan pelindungan pelayanan kesehatan," tuturnya.
Di tempat yang sama, Direktur Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Achsanul Habib menyebut hal tersebut akan disosialisasikan agar lebih mudah dipahami masyarakat.
Baca juga: Majelis Adat Dayak imbau pesta panen padi ditiadakan cegah COVID-19
"Hal tersebut akan disusun dalam bentuk dokumen dan di internalisasi lewat sosialisasi melalui pendidikan, terutama dalam memahami hukum internasional yang walaupun bentuknya universal namun rumit. Diharapkan dengan menautkan adat lokal dengan nilai universal, lebih mudah bagi masyarakat lokal untuk memahami nilai kemanusiaan universal yang ada di hukum internasional," katanya.
Achsanul Habib juga menjelaskan bahwa dalam penautan kearifan lokal dan nilai kemanusiaan internasional diperlukan komitmen pemerintah Indonesia.
"Komitmen pemerintah Indonesia dalam konteks internasional ada tiga, pertama komitmen pada hukum internasional, kedua komitmen terhadap hukum HAM internasional, dan yang ketiga hukum humaniter Indonesia. Ini akan diterapkan untuk memperkuat kontribusi Indonesia pada pentas internasional, terutama atas kesadaran kekayaan kearifan lokal," tuturnya.
Baca juga: Suku Dayak Iban di batas negeri gelar ritual adat terkait COVID - 19
Ia juga menambahkan, pihaknya akan membuat instrumen sebagai sumbangsih untuk internasional dalam pembentukan nilai yang lebih universal lagi yang masuk dalam elemen khas Indonesia, karena kita percaya hukum humaniter itu dasarnya universal tapi implementasinya bisa beragam.
"Tidak ada jarak antara keduanya namun diperlukan interaksi, edukasi dan komunikasi. Edukasi kepada publik juga perlu dengan top-down nilai-nilai di dunia kita turunkan ke bawah dan nilai-nilai yang di akar rumput kita bawa keatas sehingga menemukan titik tengah," jelas Achsanul.
Ia menyebut, apabila titik tengah ditemukan, ini akan kita jadi instrumen dalam kepentingan kami sebagai instrumen diplomasi.
Selain itu Rektor Universitas Tanjungpura Garuda Wiko juga menambahkan bahwa penelitian dalam menautkan kearifan lokal dan nilai kemanusiaan internasional kembali pada Tridharma Pendidikan.
"Dasar kita memang Tridharma pendidikan yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami sangat mengapresiasi karena menjadikan Untan sebagai rumah bersama dalam konteks elaborasi nilai-nilai kemanusiaan universal sebagai permulaan untuk memperkuat dan mengakselerasi," jelas Garuda.
Ia menambahkan, kita punya peneliti yang sudah mulai melakukan hal tersebut sehingga dapat mempercepat, menggali nilai-nilai kearifan lokal hingga ketika pada tahap untuk tujuan utama diplomasi, Untan dapat mengambil peran dalam sosialisasi dan sebagainya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2021
ICRC dan Kemenlu teliti ketertautan kearifan lokal adat Dayak - ANTARA
Kelanjutan artikel disini
/data/photo/2024/01/29/65b79dc8df014.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar