Tak Libatkan UMKM Lokal dalam Ajang MotoGP, Aleg PKS: Saya Protes! | Fraksi PKS - Fraksi PKS

Lombok (19/03) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, memprotes keputusan yang diambil oleh Indonesia Tourism Development Coorporation (ITDC) yang kembali menunjuk Tuksedo Studio dari Bali untuk merancang dan memproduksi 18 trofi berbahan utama aluminium dan baja untuk ajang MotoGP.

Menurutnya, keputusan ini terkesan mengesampingkan UMKM lokal yang seharusnya dilibatkan secara maksimal dalam penyelenggaraan Ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika NTB, yang akan digelar pada tanggal 18-20 Maret 2022 mendatang.

“Saya menyayangkan ITDC tidak melibatkan UMKM lokal di NTB dalam produksi ini. Padahal, Mandalika merupakan salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang dikatakan sebagai “Bali Baru” oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Juli 2019 lalu. Namun ironisnya, konsep “Bali Baru” ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini ITDC, karena masih tidak sepenuhnya memberdayakan UMKM lokal”, tegas Suryadi dalam keterangan pers kepada wartawan, Sabtu (19/03).

UMKM di NTB, imbuh Suryadi, saat ini sudah berpengalaman dan memiliki kompetensi membuat motor listrik dan gitar listrik. Seharusnya ini bisa dipertimbangkan secara lebih baik oleh ITDC.

“Untuk membuat trofi, saya meyakini bahwa SDM NTB juga bisa jika diberi kesempatan dan difasilitasi. Apalagi Tuksedo Studio dari Bali yang ditunjuk membuat trofi MotoGP sebenarnya bukan spesialis produsen trofi melainkan bengkel restorasi dan pembuatan ulang mobil klasik. MotoGP adalah salah satu momentum peningkatan ekonomi sekaligus peningkatan skill SDM di NTB. ITDC seharusnya dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan itu”, ujarnya lagi.

Suryadi pun meminta agar ITDC untuk lebih transparan dalam pengadaan barang dan jasa selama masa penyelenggaraan ajang MotoGP.

“Masyarakat NTB siap bersaing kalau memang peluang-peluang tersebut dibuka. Jangan sampai masyarakat lokal merasa kurang dilibatkan dan diberdayakan seperti yang terjadi pada demo pemuda desa pada Februari 2022 lalu”, ujar Anggota DPR dari Dapil Lombok tersebut.

Menurutnya lagi, ITDC harus lebih melibatkan stakeholder seperti masyarakat lokal/tempatan/adat/komunitas agar tidak dianggap meminjam tanah dan ruang hidup mereka saja, tetapi tidak banyak memberikan mereka prioritas kepada masyarakat lokal.

“Jajaran manajamen ITDC harus tahu ruh dari dibangunnya Mandalika, yakni untuk pemerataan agar ekonomi tidak tumbuh hanya daerah yg sudah maju”, pungkasnya.

Adblock test (Why?)

Tak Libatkan UMKM Lokal dalam Ajang MotoGP, Aleg PKS: Saya Protes! | Fraksi PKS - Fraksi PKS
Kelanjutan artikel disini