Warga Pangandaran meminta pemerintah menyesuaikan kebijakan PPKM dengan kondisi di lapangan. Hotel dan restoran boleh buka, tapi kok tempat wisata ditutup!
Itu terkait dengan kebijakan pemerintah yang sudah membolehkan hotel dan restoran beroperasi namun belum mengizinkan objek wisata beroperasi. Yang menjadi persoalan, hampir 95 persen hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Pangandaran lokasinya berada di dalam kawasan objek wisata.
Itu memicu banyak persoalan dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
"Jadi jangan samakan Pangandaran objek wisata lainnya, Pangandaran itu berbeda. Lama-lama ditutup Pangandaran bisa berantakan," kata Kusnadi, warga Desa Pananjung Pangandaran.
Kusnadi memaparkan secara geografis Pangandaran merupakan semenanjung. Dimana di dalamnya terdapat pemukiman penduduk sebanyak satu desa dengan berbagai aktivitasnya sekaligus menjadi objek wisata.
"Kalau objek wisata lain ditutup, ya sudah tinggal blokir akses masuk, selesai. Kalau Pangandaran ketika dinyatakan ditutup, tak bisa langsung diblokir, karena ada ribuan warga yang bermukim dan beraktivitas di kawasan itu," kata Kusnadi.
Kaitan dengan kebijakan pemerintah yang sudah membolehkan hotel dan restoran beroperasi namun belum mengizinkan objek wisata beroperasi, menurut Agus ini menimbulkan permasalahan. Karena di Pangandaran aktivitas hotel dan restoran tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pariwisata.
"Contoh kasusnya begini, ketika hotel atau restoran sudah diperbolehkan buka, maka kita melakukan reservasi. Ketika masuk di pintu gerbang, bilang saja ke petugas jaga, bahwa kita bukan mau wisata tapi mau menginap di hotel atau mau makan seafood di restoran. Lalu masuklah kita ke semenanjung. Posisi kita persis depan pantai. Apa iya kita tak ingin sekalian berwisata? Ya pastilah bermain-main ke pantai, berwisata juga kan akhirnya?" kata Kusnadi.
Contoh lainnya belakangan ini banyak joki atau calo wisatawan yang dengan cara tertentu bisa membawa masuk wisatawan ke pantai.
"Oleh warga setempat calon wisatawan itu diklaim sebagai saudaranya, sehingga bisa melewati pos penjagaan. Akhirnya berwisata juga," kata Kusnadi.
Di sisi lain, banyaknya wisatawan yang berhasil "menyelinap" ke pantai ketika objek wisata dinyatakan tertutup, memiliki kerawanan berkaitan dengan keselamatan. Karena ketika objek wisata ditutup, semua sarana dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata tidak beroperasi.
"Segelintir wisatawan itu tak ada yang mengawasi, timbul saling curiga, Pemda kehilangan retribusi, ekonomi susah, berantakan kan?," kata Kusnadi.
Ketimbang menimbulkan kerancuan penerapan aturan serta persoalan-persoalan teknis di lapangan, Kusnadi berharap pemerintah mengizinkan objek wisata buka namun dengan pembatasan-pembatasan.
"Seperti sebelum PPKM itu bagus. Wisata dibuka tapi jumlah pengunjung dikontrol. Ketika sudah mulai ramai maka dilakukan penutupan atau dialihkan ke pantai lain," kata Kusnadi.
Selanjutnya ---> Tanggapan Bupati Pangandaran dan Kepala Dinas Pariwisata
Wisata Pangandaran Ditutup, Begini Curhatan Logis Warga Lokal - detikTravel
Kelanjutan artikel disini
/data/photo/2024/01/29/65b79dc8df014.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar