Bisnis.com, JAKARTA - Ruang publik beberapa waktu lalu sempat ramai berdebat soal rencana pemerintah impor satu juta ton beras. Meski agaknya berlebihan, polemik beras ini dapat menjadi momentum untuk melihat potensi pangan lokal kita.
Konsumsi beras per kapita kita sebenarnya telah berlebihan, yakni mencapai 135 kg, melebihi Thailand (99 kg), dan Malaysia (81 kg) (OECD-FAO, 2018). Sayangnya, ini berdampak signifikan atas belum optimalnya kualitas SDM Indonesia (Khomsan, 2016).
Salah satu cerminannya, Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index Indonesia (0,54) masih di bawah rata-rata dunia (0,57) (World Bank, 2020). Stunting pada anak balita di Indonesia juga masih jadi salah satu tertinggi di Asia Tenggara, yang relatif stagnan prevalensinya 10 tahun terakhir.
Dalam Visi Indonesia 2045, Presiden Joko Widodo telah menekankan arah kemajuan Indonesia harus dimotori oleh SDM berkualitas. Di luar konteks pendidikan dan pengasuhan, bukan beras tetapi asupan gizi yang cukup dan seimbang yang diperlukan untuk dalam membangun SDM berkualitas (Fahmida dkk., 2015).
Karena itu, fokus publik seharusnya bukan pada isu beras tapi pada pemenuhan gizi seimbang yang menentukan kualitas SDM sejak usia dini. Sejak 2003 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa pemenuhan gizi perlu memperhatikan potensi penggunaan pangan yang tersedia secara lokal.
Studi Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO-RECFON) pada 2015 menunjukkan bahwa pangan lokal di Indonesia, yakni yang tersedia secara lokal—bukan makanan khas daerah—dapat meningkatkan asupan zat gizi masyarakat.
Sebagai negara tropis dan vulkanis, Indonesia dianugerahi lahan luas dan subur sehingga dapat memproduksi berbagai pangan lokal non-beras seperti pangan nabati. Misalnya ubi, singkong, dan kacang-kacangan dan juga pangan hewani seperti telur dan ikan.
Studi tersebut menelurkan Panduan Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal atau PGS-PL yang sempat diujikembangkan di Kabupaten Sambas. Masyarakat di sana didorong untuk mengidentifikasi dan mengonsumsi pangan lokal non-beras yang padat gizi, khususnya protein hewani, sayur dan buah serta beberapa makanan tradisional yang dapat memenuhi keseimbangan asupan gizi.
Hasilnya, kesehatan mereka meningkat sejalan dengan peningkatan keragaman makanan dan asupan gizinya.
Perdebatan terkait impor beras bukannya tak perlu, karena ini adalah bagian dari demokrasi. Akan tetapi, kerentanan akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau dan bergizi jauh lebih krusial ketimbang isu beras.
Namun, harus diakui bahwa terdapat risiko besar dalam mengelola beras di Indonesia. Narasi terkait beras berpeluang memperburuk citra pemerintah jika tidak dikelola dengan baik (Krisnamurthi, 2021). Kekhawatiran ini sangat beralasan sebab masyarakat terlanjur bergantung pada beras sebagai pangan paling utama.
Swasembada beras pun sering jadi tolok ukur capaian dan janji politik. Di masyarakat, kadung tertancap keyakinan ‘kalau belum makan nasi, belum makan’, menjadikannya bagian sentral dari kepentingan umum.
Dampaknya, reformasi terhadap kebijakan terkait beras, misalnya kenaikan harga atau importasi, hampir pasti menimbulkan tentangan publik (Patashnik, 2003).
Beberapa tokoh, termasuk pimpinan daerah, dan politisi mengkritik rencana kebijakan ini sebab dianggap, misalnya, menyengsarakan rakyat kecil dan petani. Yang paling kencang tentunya, rencana kebijakan ini mengingkari imbauan Presiden Jokowi akan cinta produk dalam negeri dan benci produk asing.
Sebenarnya, perdebatan terkait rencana kebijakan impor beras ini boleh jadi politis semata. Sebab, di masa reformasi ini tak ada era pemerintahan yang tak impor beras. Jumlah impor tertinggi terjadi pada 2011, mencapai 2,8 juta ton.
Selain untuk alasan cadangan, importasi beras ini adalah konsekuensi perjanjian perdagangan RI dengan negara lain.
Melihat berbagai kenyataan tersebut, seharusnya isu impor beras tak perlu menjadi polemik. Namun situasi ini dapat memantik sebuah momentum untuk merenungkan, sesempit itukah pilihan pangan kita hanya pada beras? Padahal, pangan lokal tersedia melimpah dan berpotensi menyukseskan pembangunan.
Untuk hal itu, berbagai inisiatif bagi pemenuhan pangan bergizi, apalagi yang bersumber dari pangan lokal bagi rakyat Indonesia, perlu didorong dan difasilitasi pemerintah. Panduan berbasis pangan lokal seperti PGS-PL di atas dapat dijadikan alternatif acuan dalam sistem pangan kita, misalnya membantu Kementerian Pertanian dalam mendorong produksi pangan lokal yang berfokus pada protein hewani dan sayuran.
Selain itu, instansi lainnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan berbagai kelompok masyarakat sipil dan agama juga dapat ikut andil dalam mempromosikan indikator ketahanan pangan dan status gizi lokal lewat kegiatan di komunitas dan sekolah atau madrasah di berbagai daerah.
Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu kerja pemerintah bersama masyarakat dalam menyukseskan pembangunan berbasis SDM berkualitas, yang utamanya bukan soal beras tapi pemenuhan pangan lokal bergizi di tengah masyarakat.
Momentum Emas Pangan Lokal - Bisnis.com
Kelanjutan artikel disini
/data/photo/2024/01/29/65b79dc8df014.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar