Pemerintah pusat memperbolehkan mudik lokal untuk beberapa kawasan aglomerasi, salah satunya Solo Raya. Aturan tersebut rupanya membuat Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka merasa khawatir terhadap potensi penularan COVID-19.
Memang sampai sejauh ini Gibran masih memperbolehkan mudik lokal, yakni untuk wilayah Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Namun dia mempertimbangkan kembali aturan mudik lokal lagi.
"Mudik lokal nanti tak kasih keputusan. Sejauh ini boleh. Tapi kita lihat lagi, soalnya kasus COVID-19 di kiri-kanan kita itu juga lagi naik," kata Gibran saat diwawancara di kantor Kelurahan Pasar Kliwon, Solo, Selasa (27/4).
Gibran mengaku juga bakal mengatur kegiatan halalbihalal hingga open house dalam SE Wali Kota Solo pada 3 Mei 2021 nanti. Gibran menegaskan tidak ingin kasus virus Corona yang sudah landai kembali naik.
"Saya minta dikurangi dulu (halal bihalal), open house juga tunda. Nanti kita tegaskan di SE terbaru, minggu depan," tuturnya.
Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan aturan aglomerasi itu juga berkaitan dengan banyaknya masyarakat yang bekerja di luar kota. Mereka kemudian pulang ke daerahnya sepulang kerja.
"Maka kemarin dikatakan ada yang bolak-balik dari rumahnya ke tempat kerjanya (setiap hari) di mana kota berbeda. Kan tidak boleh dilarang wong rejekine neng kana (rejekinya di sana), maka itu yang akan dimatangkan," jelasnya.
Ganjar mengaku sudah melakukan koordinasi dengan para gubernur di Pulau Jawa terkait larangan mudik dan penyekatan perbatasan.
"Termasuk koordinasi 7 sekda disiapkan. Kemarin komunikasi dengan gubernur di Jawa untuk kita bareng-bareng mengatur agar mempersiapkan diri, terutama DKI, Jabar, Jateng. Jatim tidak terlalu banyak tapi kita tetap berkomunikasi," ujarnya.
Dia berharap larangan mudik dipatuhi oleh masyarakat untuk mencegah ledakan kasus baru COVID-19 seperti yang terjadi di India. Sebab, momentum mudik itu berpotensi menyebabkan kerumunan.
"Kekhawatiran kalau mudik bareng itu mak bruk (seketika banyak), bahaya sekali. Saya berkali-kali ingatkan, seperti di India itu karena bareng-bareng," terang Ganjar.
Di sisi lain, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah sepakat menyekat pemudik pada 6-17 Mei 2021. Namun Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Baskara Aji menegaskan penyekatan tidak berlaku di dalam DIY.
"Kalau keluar DIY ya di perbatasan akan disuruh putar balik sama Jawa Tengah. Begitu pun dari Jawa Tengah mau masuk DIY ya tidak boleh," jelasnya saat dihubungi wartawan Selasa (27/4/2021).
Hal yang sama juga berlaku bagi wisatawan. Bagi wisatawan lokal DIY, semua destinasi terbuka. Namun jika wisatawan dari luar DIY, otomatis mereka tak bisa masuk karena penjagaan dari petugas di perbatasan.
"Orang Gunungkidul mau berwisata ke Kulon Progo tidak masalah. Yang tidak boleh adalah wisatawan yang masuk ke DIY. Pasti akan disuruh putar balik," tegasnya.
Tapi, larangan ini tak berlaku bagi yang sudah berada di DIY sebelum tanggal 6 Mei 2021. Mereka hanya akan diminta untuk menunjukkan surat keterangan negatif rapid test dan isolasi mandiri. Itu pun petugas di dusun atau desa dari Jaga Warga yang akan memeriksa pemudik sebelum tanggal 6 Mei 2021.
Lihat juga Video: Suasana Mudik Sudah Terlihat di Pelabuhan Nusantara Parepare
(bai/mbr)Ketika Gibran Mulai Khawatir Dampak Aturan Mudik Lokal - detikNews
Kelanjutan artikel disini
/data/photo/2024/01/29/65b79dc8df014.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar